BPN di Duga Permainkan Sistem Sertifikasi Dua Arah.

oleh

SIDOARJO,rakyatjelata.com – Kasus sengketa tanah di Surabaya masih saja terjadi hingga kini. kepemilikan Sertifikat tanah ganda kerap menjadi momok bagi para pemilik tanah. apakah hal ini ada sebuah perencanaan atau sebuah kesalahan sistem dari instansi terkait. BPN Di duga permainkan sistem sertifikasi dua arah. Kamis 17/5/18

Seperti hal nya kasus yang terjadi di pakal ini. kepemilikan sertifikat tanah yang tidak berdasarkan history maupun status yang jelas membuat pihak ahli waris dan budi lesnono bertarung di meja hijau PTUN. tak di sangka, status tanah yang seharusnya masih diblokir oleh Negara malah terbit sertifikat baru. tentu hal ini membuat kita bertanya tanya.

“kami melakukan gugatan ini terkait adanya munculnya hak atas kepemilikan yang baru, padahal mulai tahun 1973 sertifikat ini di agunkan kepada Bank Bumi Daya, namun setelah memasuki tahun 1998 masuk ke Bank Mandiri dan statusnya telah di Blokir” ucap Masud kuasa hukum dari Wahyu.

Dalam proses persidangan yang diketuai langsung oleh Hakim Lisa Falianti SH masih menunggu dari pihak intervensi untuk memberikan berkasnya harus tertunda seminggu lagi. dengan memakan waktu hanya 10 menit sidang tersebut ditunda pada minggu depan 24 mey 2018.

Sahrul Suwandi selaku Kasubsi Perkara BPN ( dok foto : kiki/red )

“saya tidak ada wewenang untuk menjelaskan secara detail, saya hanya di tugaskan karena posisi saya adalah Kasubsi Perkara di BPN, kalau gugatan sudah menjadi tradisi di BPN mas, untuk perkara ini saya hanya memberikan garis besarny saja, jika nanti setelah proses persidangan sampai putusan maka pihak BPN akan membatalkan sertifikat yang telah terbit” tutur Sahrul Suwandi.

Selain itu, pihak Kuasa Hukum R Medy Wahyu Sulistiarto menambahkan, bahwa pada tahun 2016 telah terjadi pembayaran dari pihak ahli waris. dan yang melakukan pemblokiran pada saat itu Panitia Urusan Piutang Negara Agraria yang pada saat itupun telah memberikan tembusan kepada Kecamatan dan Kelurahan.

“betul mas, dulu yang memblokir adalah Panitia Urusan Piutang Negara, tetapi saat ini sudah berganti nama KPKNN” terang R Hari Santoso kepada rakyatjelata.com. (kiki/red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *