Rabu , 17 Januari 2018
Home » Hukum » Zola: Kita Patuh Hukum

Zola: Kita Patuh Hukum

JAMBI, Rakyatjelata.Com – Gubernur Jambi Zumi Zola, hari ini (5/1) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD 2018. Ia akan mengikuti pemeriksaan untuk mendukung proses hukum yang berlaku.

“Dari awal saya bilang, pemeriksaan ini menjadi suatu proses. Misalkan hari ini (kemarin, red) pak Wagub (Fahrori Umar, red) saya juga dipanggil. Nah, ketika dipanggil, maka kami berkomitmen untuk mendukung proses hukum yang berlaku yang sekarang dijalani petugas di KPK. Ya kita datang karena kita patuh sama hukum,” kata dia.

Zola juga menyampaikan, untuk menghindari berita yang simpang siur serta statemen sepihak. Dia lebih memilih untuk fokus kepada pernyataan resmi dari KPK. Karena KPK juga bekerja secara profesional.

“Statemennya itu tidak ada yang spekulatif. Artinya apa, harus berdasarkan hukum dan juga berdasarkan fakta. Kita pegang itu saja, kalau tidak, nanti kita kan terjebak sama berita ‘kalau-kalau’, kan bisa jadi fitnah,” jelasnya.

Menurut dia, terakhir statemen dari KPK menyatakan ada lima orang saksi. “Memang betul ada lima saksi,” ungkapnya. Terkait dengan pernyataan mantan Plt Sekda Provinsi Erwan Malik, yang mengatakan dirinya ikut terlibat, menurutnya itu salah satu spekulatif. Sebelumnya kata Zola, Erwan pernah mengatakan bahwa Gubernur tidak terlibat. Tetapi sekarang berubah lagi.

Sementara itu, Fahrori Umar sendiri dimintai keterangan oleh penyidik KPK, selama kurang lebih enam jam. “Saya diperiksa enam jam. Masuk sekitar pukul 10.00, keluar sekitar pukul 17.00. Di dalam, ditanyakan soal OTT di Jambi lah,” kata Fahrori.

Kepada penyidik KPK, ia mengatakan saat kejadian tersebut dirinya berada di Jakarta, rapat dengan Kementerian ESDM. Baru lah setelah pulang ke Jambi keesokan harinya, diberitahu masalah ini oleh ajudan.

Penyidik bertanya soal tugasnya dalam pembahasan RAPBD. Fahrori mengatakan, tidak ada uang suap untuk menggolkan APBD 2018 tersebut.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus suap ini. Selain mantan Plt Sekda Provinsi Erwan Malik, ada juga mantan Asisten III Pemprov Jambi Saifudin, lalu mantan Kadis PUPR Provinsi Jambi Arfan, dan anggota DPRD Provinsi Jambi Supriono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *